Oknum ASN Kabupaten Pangkep Diduga Labrak Aturan Menteri

banner 120x600
banner 468x60

Pangkep, News PATROLI.COM

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjalangkan tugas pokok dan fungsinya karena dia menerima penghasilan dari Negara jadi kalau ada oknum ASN yang melalaikan tupoksinya artinya siap menerima konsekwensi dengan pemeçatan atau diberhentikan dengan tidak hormat.

banner 336x280

Beberapa oknum ASN Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) diduga tidak melaksanakan tugas, seolah mereka kebal aturan sehingga tugas pokok mereka tidak di laksanakan.

Pentolan LSM LP3N yang juga pemerhati pendidikan RH Idris saat dimintai tanggapannya terkait ASN yg diduga melanggar aturan menteri Menpan RB serta edaran Bupati Pangkajene dan Kepulauan, bahwa sangat menyayangkan kalau ada oknum guru tidak melaksanakan tugas berbulan bulan sementara upah yang diberikan pemerintah tetap di terima, itu sudah kategori korupsi tandas RH Idris.

Dia juga menduga bahwa salah satu oknum guru yang bertugas di daearah terpencil, di SMP 3 Liukang Kalmas Pulau Dewakang inisial IRM sudah berbulan-bulan tidak melaksanakan tugas namun tidak ada tindakan tegas dari atasannya.

RH Idris menyayangkan sikap pemkab Pangkep khusus Dinas Pendidikan yang seolah menutup mata dan membiarkan kasus ini berlarut larut yang justru bisa mencoreng Dinas Pendidikan Pangkep.

“Kasus seperti ini diduga banyak terjadi di daerah terpencil di wilayah kepulauan, menurut RH Idris, tenaga pengajar atau oknum guru yang diberi fasilitas penghasilan tambahan oleh pemerintah baik sertifikasi, maupun tunjangan daerah terpencil serta fasilitas lain justru oknum tersebut berbulan bulan tidak melaksanakan tugas, terkesan ada pembiaran, Dinas pendidikan Pangkep dituding tutup mata dan membiarkan kasus ini berlarut larut,” terang RH Idris.

Dan itu baru 1 oknum guru yang ketahuan diduga makan gaji buta belum di pulau lain ungkap RH Idris saat di temui di sekretariatnya ( senin 17/1/2023 ).

Dilain pihak salah satu sumber saat dikonfirmasi via chat ( senin 17/1/2023 ) menyebutkan,” Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam hal ini Bupati menerbitkan surat edaran tentang pemecatan ASN yang melanggar aturan, namun ketika ada oknum ASN terbukti melanggar surat edaran Bupati sepertinya tidak bergigi alias ompong, ” berbulan bulan tidak melaksanakan tugas alias alpa kemudian tidak ada tindakan tegas, itu sama aja boong ujar sumber.

” kalau diakumulasi kehadiran oknum guru IRM di tempatnya mengajar SMP 3 Liukang sejak terangkat 2019 sampai dengan saat ini di duga baru 14 hari dan itu pelanggaran fatal, sudah bisa dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat sebagai ASN”, sambung sumber yang minta namanya tidak di sebutkan.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sabrun Jamil SPd di beberapa kesempatan kepada Media On Line mengatakan tidak akan mentolerir oknum guru yang malas, kalau memang terbukti akan di jatuhkan sanksi tegas.

Sementara oknum guru IRM berupaya untuk di konfirmasi via chat namun sampai berita ini ditayangkan belum ada jawaban.

Wajib diketahui bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) bahwa, Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi nomor 16 tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan Kewajiban Mentaati ketentuan jam kerja bagi ASN, kemudian diperkuat dengan surat Edaran Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nomor 060/119/B.organisasi tentang kewajiban mentaati ketentuan jam kerja bagi ASN isi surat edaran tersebut sesuai pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 dan 4 ditentukan bahwa :

  1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja dalam 1 tahun
  2. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 16 hari kerja. ( Irwan )
banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *