Ada Dugaan Korupsi Anggaran Perencanaan di Dinas Pendidikan Kota Makasar

Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassa
banner 120x600
banner 468x60

Makassar, News PATROLI.COM

Dugaan korupsi anggaran perencanaan Dinas pendidikan kembali mencuat kepermukaan sehingga bebetapa lembaga penggiat anti korupsi ikut menanggapi issu tersebut.

banner 336x280

Diketahui ada 37 paket proyek Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun anggaran 2022 senilai kurang lebih Rp 31 Miliar di duga gagal tender sehingga menimbulkan spekulasi bahwa gagalnya tender proyek akibat lambatnya paket di kirim ke ULP Pemkot Makassar.

Pentolan LSM LP3N RH Idris ikut menanggapi paket proyek Dinas Pendidikan Makassar yang gagal tender, ” perlu di cari tahu apa penyebab sehingga paket proyek Disdik Makassar bisa gagal tender soalnya ini proyek untuk fasilitas sekokah itu artinya untuk kemajuan pendidikan, seharusnya Walikota Dany Pomanto sudah bisa mengevaluasi kinerja Kadis Pendidikan beserta stafnya jangan sampai terulang lagi di tahun anggaran 2023″, ujar RH Idris.

Lanjutnya lagi, ” kalau tidak salah dugaan korupsi anggaran perencanaan pernah di laporkan ke Aparat Penegak Hukum tapi keterangan penyidik bahwa tidak ada perbuatan korupsi disitu,” sepertinya penyidik terlalu dini mengatakan “tidak ada perbuatan korupsi” sementara masih ada pihak belum di mintai keterangan,” dan perlu di ketahui penyidik itu tugasnya memeriksa, menuntut bukan memvonis, jadi kalau ada yang mengatakan ada korupsi atau tidak itu tugasnya Majelis Hakim Pengadilan pungkas RH Idris via HP, Kamis (19/01/2023 ).

Baca Juga: Usut Proyek Pembangunan Jalan Tani di Desa Pitu

Di tempat terpisah, salah satu penyidik Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) Polrestabes Makassar yang memeriksa laporan dugaan korupsi anggaran perencanaan tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Makassar saat di temui di kantornya ( Kamis 19/01/2023 ) mengatakan,” terkait dugaan korupsi anggaran perencanaan tahun 2022 Dinas Pendidikan Makassar, itu tidak ada perbuatan korupsi disitu,” menurut penyidik tersebut.

konsultan perencana dalam hal ini sudah membuat gambar, RAB dan semacamnya artinya konsultan sudah bekerja dan ada karyanya sehingga pemerintah harus membayar jasanya.

” kita sudah diasistensi Mabes Polri, dan terkait kasus ini tidak ada perbuatan korupsi, soal siapa yang sudah di periksa, baru ibu Linda sebagai PPTK, ada beberapa belum diperiksa termasuk Kadis pendidikan Kota Makassar belum dimintai keterangan” ujar penyidik tersebut.

Salah satu sumber menduga bahwa diduga Linda sebagai PPTK belum mengantongi sertifikat pengadaan barang dan jasa kemudian Kadis Pendidikan sebagai KPA merangkap PPK harus juga diperiksa karena kalau tidak dikawatirkan muncul issu bahwa Kadis Pendidikan Kota Makassar “Kebal Hukum” ujar sumber via HP, Minggu, (22/01/2023 )

( Irwan/* )

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *